Biro Keuangan dan BMN
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI

Biro Keuangan dan BMN telah menetapkan Rencana Strategis untuk periode Tahun 2020- 2024, namun seiring adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kemendikbudristek, serta perubahan yang terjadi atas Rencana Strategis Kementerian pada tahun 2022, Biro Keuangan dan BMN telah melakukan revisi atas dokumen rencana strategis tahun 2020-2024. 

 Adapun dokumen revisi rencana strategis Biro Keuangan dan BMN tahun 2020-2024 dapat diunduh pada link berikut ini.

 

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen perencanaan yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Selain itu juga terdapat kerangka pendanaan dalam pelaksanaan tugas dalam mencapai program dan kegiatan. Melalui PK, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur, tertentu, berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Pada tahun anggaran 2022 terdapat perubahan Rencana Strategis Kementerian yang menyebabkan, perjanjian kinerja yang idealnya disusun di awal tahun, penyusunan nya menjadi mundur menunggu penetapan Menteri atas perubahan Rencana Strateguis Kementerian. Adapun dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Biro Keuangan dan BMN dengan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2022 dapat di unduh pada link berikut ini.

 

Laporan Kinerja Biro Keuangan dan BMN ini disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Biro Keuangan dan BMN dengan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun kedua dari periode Rencana Strategis (Renstra) Biro Keuangan dan BMN periode 2020-2024.

Laporan Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2021 menginformasikan capaian capaian indikator kinerja kegiatan yang telah berhasil dan yang belum berhasil dicapai Biro Keuangan dan BMN selama tahun anggaran 2021, baik dari capaian kinerja kegiatan maupun anggaran yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Laporan Kinerja Biro Keuangan dan BMN ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja di lingkungan Biro Keuangan dan BMN pada Tahun mendatang.

Adapun laporan kinerja Biro Keuangan dan BMN untuk tahun 2021 dapat diunduh pada link berikut ini.

 

Dalam rangka optimalisasi PNBP di lingkungan Kemendikbud, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal selaku pembina pengelolaan PNBP pada satuan kerja dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan kegiatan Pembinaan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah Langsung bertempat di Hotel Santika BSD Serpong pada tanggal 29 sd 31 Agustus 2019. Kegiatan ini  bertujuan memberikan pemahaman kepada pengelola PNBP atas Pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga dan Mekanisme Penggunaan PNBP Fungsional serta mendorong satuan kerja untuk menggali potensi PNBP yang dimilikinya.

Kegiatan ini dihadiri 80 peserta dari 44 satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari satker pengelola PNBP dan satker yang berpotensi mempunyai PNBP.

Bertempat di Holiday Inn Express Semarang, Biro Keuangan Setjen Kemendikbud menyelenggarakan Bimbingan Teknis SAI Berbasis Akrual pada LK Kemendikbud Tahun 2018 yang berlangsung dari tanggal 27 s.d. 29 September 2018 yang diikuti oleh 84 peserta sebagai penyusun Laporan Keuangan pada satuan kerja masing-masing.

Acara dibuka oleh Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Bapak Dody Wahyu Priambodo dan didampingi oleh para Kepala Sub Bagian di Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta  Muhammad Adi Hartono Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran LPMP Jawa Tengah.

Pemerintah RI memberikan penghargaan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas keberhasilanya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI 5 (lima) tahun berturut-turut. Menteri Keuangan Sri Mulyani atas nama Pemerintah menyerahkan penghargaan tersebut kepada Sekretaris Jenderal Kememdikbud mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2018 tanggal 20 September 2018.

Biro Keuangan selaku pembina pengelolaan PNBP pada satuan kerja di lingkungan Kemendikbud mengadakan kegiatan Percepatan Implementasi PP No. 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Kemendikbud dan KMK No. 509/KMK.02/2018 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP Pada Kemendikbud yang bertempat di Hotel Horrison Bekasi pada tanggal 08 s.d. 10 Agustus 2018.

Kegiatan ini di buka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Didik Suhardi, Ph.D. dan didampingi oleh Plt. Kepala Biro Keuangan, Ir. Suharti, M.A., Ph.D. serta Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Biro Keuangan.

Simkeu Kemdikbud, Jumat, 8 Juni 2018

Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Dr. Harry Azhar Azis menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemendikbud Tahun 2017 yang diterima oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Penyerahan tersebut dihadiri oleh pejabat eselon-1 dan eselon-2 terkait di lingkungan Kemendikbud, Tortama VI BPK RI, dan para auditor BPK RI, yang dilasanakan di Gedung Tower BPK RI, Jakarta Selatan.

 

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan PNBP di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual dalam upaya meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kemendikbud Tahun 2017, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Instansi berbasis Akrual Tahun 2017 pada satuan kerja di lingkungan Kemendikbud pada 24 s.d. 26 Agustus 2017 di Yogyakarta yang diikuti  oleh 101 petugas penyusun laporan keuangan pada kantor/satker di lingkungan Kemendikbud.

Kegiatan Bimbingan Teknis ini dibuka oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemendikbud (Dr. M.Q. Wisnu Aji, SE., M.Ed.) yang menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya Kmendikbud dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Opini WTP sangat besar artinya bagi Kemendikbud mengingat Kemendikbud merupakan salah satu Kementerian yang mengelola anggaran terbesar dan memiliki Kantor/Satker yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.